Anggaran Dana Desa Digunakan untuk Pembangunan tak Masuk Akal

Ningsih: Siapa yang Laporkan Itu, Pak

JEJAWI, SUMSEL, BuanaSumselNews.com – Realisasi pengelolaan dana desa (DD), Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, menjadi sorotan masyarakat.

Sebab, dana desa yang jatuh pada semester pertama tahun 2017 itu nilainya mencapai Rp 733.500. 000. Bahkan pengelolaan dana itu diduga tak sesuai aturan. Bagaimana itu?

Ada tiga pembangunan proyek di Desa Talang Cempedak yang menggunakan dana desa tersebut, namun memunculkan kecurigaan masyarakat, antara lain, rehabilitasi gedung kantor desa pada termin pertama tahun 2017 menelan biaya Rp 22 juta, pembuatan empat sumur bor dengan dana kisaran Rp 100 juta dan dan sisa anggarannya digunakan untuk membangun tiga jembatan titian bertiang kontroversial.

 

Besarnya biaya rehabilitas kantor desa itu akhirnya menuai protes warga. Sebab mereka menilai, biaya Rp 22 juta itu tidak sesuai dengan fakta pembangunan yang dilakukan.

“Sedangkan membangun empat unit sumur bor itu rasanya tak masuk akal. Alangke besaknye anggaran muat sumur bor itu Pak. Untuk sikok sumur bor, besak regenye Rp 25 juta . Ini jelas kemahalan. Apalagi struktur tanah di sini, tanah rawa-rawa. Hanya 12-15 meter saja sudah dapat air. Saya heran. Sebab, paling besar biaya membuat sumur bor di lokasi tanah talang, hanya Rp 10 juta,” ujar seorang penggali sumur, Sanusi.

Sementara selebih anggarannya digunakan untuk membangun jembatan titian yang materialnya tak masuk akal. Sebab pengerjaan tiga jembatan titian bertiang itu, satu titik sepanjang 52 meter dan dua titik lainnya sepenjang 90 meter. Ketiga jembatan lebarnya 120 sentimeter dan tebal lantai beton tiga sentimeter. Sedangkan sarana yang digunakan terdiri dari besi biasa. Misalnya, pondasi lantai berukuran 8 KS, dan ukuran lebar balok cor 10,5 hingga 14,5 sentimeter. Sementara tiang besi balok cor ukuran 10KS dan dua batang ukiran lebih kecil, 8KS.

Menurut sumber dari masyarakat desa yang keberatan disebut namanya mengatakan, pembangunan proyek yang menggunakan dana desa itu harusnya melalui mekanisme rapat musyawarah tingkat dusun (MUSDUS) dan tingkat desa (MUSDES). Namun kedua rapat itu ternyata tidak dilakukan karena adanya berbagai kendala.

Ketika dihubungi BuanaSumselNews.com melalui telepon seluler, Plt Kepala Desa Talang Cempedak, Jamhuri May Paw tak bersedia mengomentari banyak pertanyaan. Ia hanya mengatakansaya sedang yasinan. “Nanti saja telpon lagi,” ucapnya gugup. Sebab, ketika jembatan itu dikerjakan, tanggung jawabnya berada di tangan Jamhuri May Paw.

Sementara Kepala Desa Desa Talang Cempedak, Ningsih, mengatakan siapa yang melaporkan masalah itu, mohon dilaporkan ke dirinya. “Siapa Pak yang melaporkan kasus ini. Tolong beritahu saya,” tanya Ningsih. (adeni)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.