Melanggar HAM, Sikap Oknum TNI-AU yang Robohkan Bangunan Rumah Warga

Nur Kholis: Sebaiknya Selesaikan di Jalur Hukum

PALEMBANG, BuanaSumselNews.com – Sikap brutal dan kebengisan oknum TNI-AU yang membongkar bangunan rumah warga seenaknya saja di Kecamatan Sukarami, mendapat perhatian dan kecaman dari masyarakat Kota Palembang. Sebab sikap itu dinilai tidak manusiawi dan sudah tak cocok lagi dilakukan dilakukan saat ini. Bahkan pembongkaran rumah warga secara sengaja, merupakan perbuatan melanggar hukum.

Komisioner Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI), Nur Kholis, mengatakan sebaiknya anggota TNI-AU tidak melakukan perusakan. Apalagi ada masyarakat yang sudah empat puluh tahun lebih berdomilisi di lahan yang diklaim milik TNI-AU.

“Yah kalau ada oknum TNI-AU melakukan perusakan terhadap rumah warga yang sedang dibangun, sikap ini tidak hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar hak-hak azasi masyarakat (manusia). Apalagi yang dirobohkan itu milik masyarakat kecil,” ujar Nur Kholis saat dihubungi BuanaSumselNews.com melalui telepon seluler, kemarin (Kamis, 11/10/2018).

Menurut dia, pelanggaran hak-hak kemanusiaan itu tidak hanya melukai seseorang dengan kekerasan, tapi juga memberangus harta benda masyarakat dengan sikap beringas dan tak manusiawi.

Lahan seluas 700 kilometer persegi di Kecamatan Sukarami yang diklaim sebagai milik TNI-AU, kata Nur Kholis, memang tak dapat dinafikkan. Namun statusnya harus dikukuhkan kembali melalui jalur hukum. Sebab di lahan tersebut sudah ada ratusan kepala keluarga yang mendiaminya. Bahkan ada warga yang ketika menempatinya, membeli tanah itu dengan seseorang dan ada surat-menyuratnya.

Baca Juga : Soal Tanah “Hak Milik”, TNI-AU Main Paksa Rebut Milik Warga

Baca Juga : Hancurkan Rumah Warga, Oknum TNI-AU Dinilai “Melanggar Hukum”

“Ini  harus ditelusuri terlebih dahulu melalui jalur hukum. Sebab, surat-menyurat yang dimiliki warga itu merupakan bentuk pengakuan hak tanah atas diri mereka,” katanya.

Nur Kholis yang mantan Ketua Lembaga Hukum Indonesia (LBH) Kota Palembang itu menyatakan, seorang tentara sebaiknya bersikap persuasif terhadap masyarakat. Sebab, prajurit tentara itu dibentuk dan dilatih untuk melakukan pembelaan terhadap negara dan bangsa (rakyat) dari serangan musuh.

Karena itu Nur Kholis berharap agar prajurit TNI-AU itu dapat bersikap persuasive terhadap rakyatnya. Kalau pun mereka berdiam di tanah yang masuk ke lahan TNI-AU, sebaiknya clear saja di jalur hkum. “Negera ini adalah negara hukum. Jika ada persoalan hokum, sebaiknya selesaikan saja ke jalur hukum. Apabila diputuskan pengadilan bahwa lahan seluas itu milik TNI-AU, masyarakat yang berdomisili di lahan itu akan angkat kaki dari sana,” ucap Nur Kholis, menutup perbincangan dengan BuanaSumselNews.com. (sirlani/adeni/inal)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.