Police Line Dipasang, Pemilik Tetap Bandel Kelola Tambang Galian Tanah

Sumarni : Polisi Harus Lebih Tegas

JEJAWI OKI, BuanaSumselNews.com – Sudah ditutup dan dipasang garis polisi, ternyata tambang galian tanah timbunan Desa Talang Cempedak Simpang Semudim, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel tetap beroperasi.

Padahal Polres OKI sudah menegaskan bahwa tambang galian itu harus ditutup dan tak diperkenan beroperasi kembali. Kenyataannya, setelah ditutup, ternyata setelah tiga hari sejak penutupan, tambang itu dioperasikan lagi hingga hari ini. Ada apa?

Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Forum Keadilan Republik Indonesia (DPP FK RI), Sumarni Sag, mengatakan aktifitas penambangan tanpa ijin itu telah merusak lingkungan. Padahal kegiatan mereka itu sudah ditutup Polres OKI.

“Bahkan seluruh kawasan telah dipagari police line (garis polisi), namun setelah tiga hari para oknum penambang turun lagi ke lapangan. Mereka itu seolah-olah kebal hukum. Makanya kami heran,” tegas Sumarni, kemarin (Rabu, 10/10/2018).

Ia menyarankan agar Pemkab OKI dapat menangani aktifitas penambangan liar tersebut. Sebab, akibat penggalian yang dilakukan denan alat-alat besar, keadaan tanah di lapangan kerja tersebut, rusak hebat.

“Saya tak mengerti, kok pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) tak melakukan investigasi melihat aktifitas penambangan yang merusak lingkungan. Jika perlu, para pelaku penambangan liar tersebut segera dipenjarakan,” tandasnya.

foto lahan di Simpang Semudim Kec. Jejawi yang di beri garis Police Line

 

foto Kecelakaan di Desa Lingkis Kec. Jejawi

Secara yuridis, kata Sumarni, Pemkab OKI telah dirugikan. Ada dua kerugian yang diderita OKI. Pertama, Kabupaten OKI tidak memproleh pajak penambangan dari para oknum yang mengelola penambangan tanah timbunan tersebut. Kedua, kerusakan lahan akibat pengerukan dengan alat-alat berat. “Jika perlu, para pelaku penambangan liar tersebut segera dipenjarakan ,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris DPP FK RI, Ansori AK, menyarankan agar polisi bertindak lebih tegas. Kalau pun lokasi penambangan sudah diblokir dengan garsi batas polisi, harusnya pemilik tambang tidak berani melakukan penambangan.

“Dengan begitu mereka telah melakukan pelanggaran hukum. Seolah kebijakan polisi itu mereka lecehkan. Siapa pun yang ada di balik itu harus ditangkap,” ucap Ansori.

Baca Juga : Kades Tanjung Marbu Banyuasin Beli Tanah Galian, Gunakan Anggaran Dana Desa

Menurut dia, aktifitas pengerukan tanah secara ilegal tersebut, tidak sesuai aturan. Melihat kerusakan lahan penambangan, masyarakat di sejumlah desa menjadi resah. Sebab, ulah para sopir dumptruck pengangkut tanah yang melintasi jalan, menjalankan kendarannya secara ugal-ugalan. Mereka juga tidak dilengkapi dengan surat ijin mengemudi. “Jalan yang tadinya bagus, belakangan keadannya menjadi rusak dan kotor,” katanya.

Bahkan, tanah yang diangkut berjatuhan dari mobil dan berceceran di sepanjang jalan alternatif Palembang-Lampung, Kecamatan Jejawi. Keadaan jalan itu kondisinya sangat berbahaya jika dilalui para pengendara kendaraan roda dua saat turun hujan. “Selama ini sering terjadi kecelakaan. Terutama pengendara roda dua,” keluh Mei, warga Desa Lingkis kepada BuanaSumselNews.com, kemarin (Rabu, 10/10/2018). (adeni)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.