Proyek Pondokan Transmigrasi Trans SP5 OKI, Telan Anggaran APBN Rp 2,3 Miliar

Amin: Jangan Dilihat Dari Pondoknya Saja, Pak

KAYUAGUNG, BuanaSumselNews.com – Masyarakat Sumatera Selatan, kaget setengah mati. Ternyata ada pembangunan pondok seharga Rp 2,3 miliar bagi warga transmigrasi di Trans SP 5 Desa Simpang Tiga Abadi, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Benarkah?

Pembangunan pondok seharga miliaran rupiah itu dilakukan Dinas Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Menurut sejumlah pengamat, pembangunan pondok bagi 20 kepala keluarga (KK) warga transmigasi dari Pulau Jawa itu sangat tak masuk akal.

“Anggaran Rp 2,3 miliar itu dialokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2017. Bahkan dikerjakan oleh kontraktor abal-abal yang tak jelas juntrungannya. Bahkan pembangunan itu tidak menyantumkan papan nama,” tegas Ansori Deaz, warga Kayuagung yang sejak semula memperhatikan proyek tersebut.

Berdasarkan investigasi BuanaSumselNews.com di lapangan, pembangunan pondok untuk 20 KK dari Pulau Jawa itu banyak kejanggalan yang mencurigakan. Material bagi pembangunnya terdiri dari kayu kelas rendah, atau jenis kayu racuk.

Bangunan pondok itu berukuran 4X6 meter, menggunakan tiang balok dan berdinding papan berukuran sekitar 2,5 meter, lebar 20 sentimeter dan tebal 1,5 milimeter. Menurut Ansori, tiap unti bangunan menghabiskan anggaran sebesar Rp 115 juta.

“Ruangannya terdiri dari ruang keluarga sekaligus sebagai ruang makan dan tempat beristirahat. Selain itu, ruang lainnya adalah dapur berukuran 2X4 meter persegi ,” urai Ansori, kemarin (Rabu, 10/10/2018).

Menurut dia, bangunan tersebut hanya berbentuk pondok dan bukan rumah. Jika dilihat dari bentuk dan nilai proyeknya tidak sesuai dibanding plafon harganya. Apalagi kayu yang digunakan itu terdiri dari kayu racuk dan mudah patah.

“Kalau dilakulasi, tiap pondok untuk satu KK, menghabiskan biaya sebesar Rp 115 juta. Berarti nilainya lebih mahal disbanding rumah permanen ukuran tipe 36. Wah, ini benar-benar tak masuk akal. Saya minta agar bupati OKI dapat memperhatikan kejanggalan itu,” kata Ansori menutup perbincangan dengan BuanaSumselNews.com.

Menanggapi masalah itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKI, Tohir Yanto SPd, saat dihubungi tak pernah ada di tempat. Sedangkan ketika dihubungi melalui telepon seluler, Tohir tak pernah mau menanggapinya.

Sedangkan Kadisnakertrans Oki sebelumnya, M Amin SPd, mengatakan nilai bangunan itu jangan dinilai dari mahal bangunannya, tapi yang perlu dicermati adalah persoalan jarak tempuh pekerjaan bangunannya. “Yang kita pertimbangkan adalah jaraknya, Pak,” ujar Amin. (adeni)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.