Soal Anggaran Fiktif, Ketahui Dahulu Masalah Intinya

Tarech: Sebaiknya Jangan Mencurigai Dahulu

PALEMBANG, BuanaSumselNews,com– Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar bagi tiap desa dan kelurahan di Sumatera Selatan. Anggaran itu harus dimanfaatkan secara jelas untuk tiap kegiatan berkaitan dengan pembangunan desa dan masyarakat.

Karena itu, pengamat sosial politik, pemerintah dan masyarakat dari Universitas IBA Palembang, Dr Tarech Rasyid, mengatakan berapa pun besaran nilai dana yang digunakan harus tercatat resmi.

“Dana desa sebesar Rp 1 miliar itu, memang dialokasikan bagi pembangunan di pedesaan dan kelurahan. Tak untuk pembangunan fisik tapi juga bisa dilakukan bagi pembangunan kesehatan masyarakat desa,” ujar Tarech saat dikonfirmasi kemarin (Selasa, 9/10/2018)

Terkait masalah itu, masyarakat desa atau kelurahan wajib mengetahui alur penggunaan dana tersebut. Sebab alokasi anggaran sebesar Rp 1 miliar bagi desa dan kelurahan harus digunakan bagi pembangunan yang diketahui masyarakat.
Menyangkut adanya dana anggaran yang difiktifkan bida desa BI, harusnya ada kontrol dari masyarakat. Sebab, apa yang dilakukan BI sesungguhnya sikap yang patut dipuji. Namun penggunaannya harus dialokasi dari masyarakat untuk masyarakat. “Ini yang perlu dilakukan secara transparan,” ujar Tarech.

Apabila ada indikasi bahwa dana itu digunakan secara fiktif, memang harus ada tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Menjawab pertanyaan tentang adanya dugaan bahwa bidan desa (BI) mencairkan dana program pendataan kebugaran klub olahraga fiktif itu terjadi di Desa Petanang, Alai Selatan, Alai Utara, Tapus, Sungai Duren, Lembak Talang Nangka, Kemang, Lubuk Enau Talang Baru, Kecamatan Lembak, Tarech mengatakan, sebaiknya BI dimintai keterangan terlebih dahulu.

Baca Juga : Bidan Desa Lembak, Muaraenim, Diduga Cairkan Dana Kesehatan Tanpa Libatkan Kades

“Rasanya tidak bijak jika kita hanya menduga adanya penggunaan dana untuk kegiatan fiktif. Yah, meski kita curiga, namun harus ada upaya yang bijak untuk menetapkan apakah BI memang sudah mencairkan dana kesehatan tanpa melibatkan delapan kepala desa tersebut,” ujarnya.

Di desa katanya, memilki pola pemerintahan desa. Ada kepala desa, perangkat desa dan juga terdapat personal badan perwakilan daerah (semacam DPRD di pedesaan). Selain kades, para pwrsonal pedesaan harus mempunyai komitmen untuk menanyakan dan mencatat jumlah dana yang dicairkan BI.

“Tapi harus kita pahami dahulu, apakah dana itu terkait dengan dana alokasi desa sebesar Rp 1 miliar. Kalau memang benar, adanya koordinasi antarpersonal, sehingga diketahui jejak penggunaan dana yang benar,” katanya. (inal)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.